Upaya Penyelesaian Permasalahan Pelanggaran HAM

 

a.              Perundingan

Jalan perundingan merupakan salah satu jalan damai yang ditempuh dalam upaya sengketa. Upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang dapat dilakukan melalui proses perundingan, diantaranya :

-                 Negoisasi

Negoisasi merupakan suatu proses untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi diantara pihak yang bermasalah. Proses negosiasi juga dapat dilakukan sebagai penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi dalam skala Internasional. Prosedurnya pun hampir sama dengan penyelesaian sengketa pada umumnya. Ketua belah pihak saling bertemu untuk membicarakan penyelesaian tentang pelanggaran HAM yang sedang terjadi.

Proses negosisasi untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pelanggaran HAM dengan skala internasional biasanya berlangsung dengan cukup alot. Pihak yang menjadi korban akan menuntut pertanggung jawaban yang setimpal dari pelanggaran yang sudah dilakukan oleh pihak lain. Proses negosiasi dapat berlangsung dengan baik dan lancar apabila dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan saling menahan diri. Harapannya, melalui proses negosiasi ini, permasalahan mengenai pelanggaran HAM dalam skala internasional yang sudah melibatkan negara lain dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan kesepakatan yang sudah terjadi agar mengurangi kemungkinan konflik secara berkelanjutan yang dapat merambah ke dalam dampak akibat konflik sosial diantara kedua pihak yang dapat menimbulkan dampak tertentu bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat di kedua belah pihak.

-                 Mediasi

Mediasi merupakan cara lanjutan yang ditempuh apabila dalam melakukan upaya negosiasi penyelesaian pelanggaran HAM berskala internasional tidak menemukan titik terang. Proses ini membutuhkan pihak ketiga sebagai penengah yang berperan sebagai pemberi masukan dan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM yang terjadi. Pihak ketiga dapat diajukan melalui permohonan yang ditujukan kepada fungsi majelis umum PBB.  Selanjutnya, Majelis Umum PBB akan memilih dan mengutus salah satu delegasinya untuk ditugaskan sebagai penengah dan pemberi masukan ke dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi.

Dalam melaksanakan tugasnya, pihak penengah berupaya untuk memberikan masukan-masukan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Hal ini perlu dilakukan agar kedua belah pihak yang sedang dalam proses penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi tidak memperpanjang masalahnya hingga menggunakan cara-cara kekerasan. Kedua belah pihak juga harus mendengarkan dan mempertimbangkan masukan yang diberikan oleh pihak ketiga agar proses penyelesaian masalah pelanggaran HAM dapat menjadi keputusan yang terbaik bagi semua pihak. Dalam menjalankan fungsinya, pihak ketiga harus menjaga kenetralannya agar saran atau masukan yang diberikan tidak condong kepada salah satu pihak. Jika dilihat pada konteks sesungguhnya, upaya penyelesaian pelanggaran HAM berskala internasional lebih sering menggunakan pihak ketiga karena cara ini dianggap efektif dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM yang terjadi.

b.       Perjanjian

Perjanjian merupakan sebuah produk yang dihasilkan sebagai bentuk kesepakatan dalam upaya melakukan penyelesaian suatu permasalahan tertentu. Perjanjian merupakan suatu produk kesepakatan yang mempunyai kekuatan hukum karena merupakan hitam di atas putih. Perjanjian dapat dihasilkan sebagai bentuk penyelesaian pelanggaran HAM berskala internasional.

Produk perjanjian dikeluarkan sebagai bentuk penyelesaian secara damai. Kedua belah pihak yang sedang melakukan penyelesaian pelanggaran HAM dapat membuat perjanjian setelah proses negosiasi maupun mediasi dilakukan. Perjanjian diupayakan sebagai langkah damai untuk menyelesaikan masalah dengan menekankan poin-poin tertentu sebagai bentuk kesepakatan. Penandatanganan perjanjian dilakukan atas sepengetahuan PBB dengan melibatkan Dewan Keamanan PBB sebagai saksi maupun pengawas jalannya perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.

Beberapa cara yang disebutkan dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM berskala internasional tentunya juga dilakukan melalui proses peradilan. Proses peradilan mengenai pelanggaran HAM dilakukan sesuai dengan sistem hukum internasional. Melalui proses peradilan, maka kelompok yang dinyatakan bersalah, dapat dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Sanksi yang ditetapkanpun beragam, ada yang dilakukan secara sepihak oleh negara yang menjadi korban pelanggaran HAM maupun sanksi yang diberikan dari pengadilan internasional. Adapun sanksi tersebut antara lain:

§    Pemberlakukan travel warning.

§    Pengalihan atau pemberhentian investasi dengan modal asing.

§    Pengurangan atau pemutusan bantuan dalam berbagai bidang.

§    Penarikan duta besar disertai pemutusan hubungan diplomatik.

§    Pemboikotan produk yang diekspor dari negara yang dinyatakan bersalah.

§    Pengurangan atau pemberhentian kerja sama internasional di berbagai bidang.

c.       Kekerasan

Kekerasan merupakan cara yang paling terakhir dalam upaya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berskala internasional. Cara kekerasan merupakan cara yang paling dihindari karena dapat memperparah pelanggaran HAM itu sendiri. Perang merupakan cara kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan HAM berskala internasional. Perang dilakukan apabila pelanggaran HAM yang terjadi merupakan pelanggaran HAM yang tergolong berat dan tidak dapat diselesaikan melalui perundingan maupun perjanjian. Jika perang dilakukan, maka kemungkinan pelanggaran HAM akan meningkat seperti yang pernah terjadi diantara blok barak dan blok timur  beberapa waktu lalu. Sedapat mungkin, perang sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berskala interasional dihindari karena perang bukan memperbaiki keadaan tapi memperburuk keadaan yang sudah ada.

 BACA ARTIKEL LAINYA YANG BERKAITAN:

1. MAKALAH HADITS TENTANG PRODUKSI, KONSUMSI, DAN DISTRIBUSI
2. MAKALAH TENTANG MACAM-MACAM LEMBAGA TINGGI NEGARA
   
3. ESSAY TENTANG FAKTA VIRUS CORONA DAN SOLUSI ISLAM
4. PROPOSAL KEWIRAUSAHAAN LOKA JAYA COFFEE
   
5. PENGERTIAN BUSINESS PLAN DAN MENGAPA HARUS MEMBUAT BUSINESS PLAN
   
6. Apa Yang Dituntut Kejahatan Kesusilaan Dan Pelanggaran Kesusilaan
   
7. Upaya Penyelesaian Permasalahan Pelanggaran HAM
   
8. Penggunaan Paylater dalam Transaksi Jual-Beli Pada E-Commerce Shopee