EKONOMI MAKRO: PENGERTIAN, TUJUAN, PERMASALAHAN, DAN KEBIJAKAN

 

Ekonomi makro (makro ekonomi) merupakan salah satu payung besar yang mendasari pembagian utama cabang ilmu ekonomi yang mengkhususkan mempelajari ekonomi sebagai suatu keseluruhan yang luas. Misalnya, pendapat nasional, tingkat pertumbuhan industri tertentu, inflasi, tingkat harga, dan sebagainya. Makro ekonomi merupakan kebalikan dari mikro ekonomi yang justru mempelajari ekonomi dari berbagai sudut terpusat seperti perilaku individu dan rumah produksi untuk mengalokasikan sumber dayanya.

Ekonomi makro ibaratnya seperti memandang hutan  rimba  secara  keseluruhan,  terlepas  dari  rimbunnya  pohon  yang  menutupinya. Dibalik pohon rimbun tersebut terdapat berbagai detail yang dipelajari oleh ekonomi mikro. Sementara itu, ekonomi makro merupakan studi yang  sangat  luas, karena mempelajari  berbagai  variabel  agregat  ekonomi  seperti  :pendapatan  nasional,  total tabungan,  total  konsumsi,  total  investasi,  jumlah  uang  beredar,  tingkat  harga  umum, pengangguran, tingkat pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi, dll.

Dalam praktiknya, organisasi perusahaan atau pemerintahan dapat memecahkan berbagai permasalahan sumber daya dan tata kelola dengan menerapkan ekonomi makro sebagai alat bantu untuk membuat keputusan. Misalnya, melalui ekonomi makro dapat diketahui bahwa pertumbuhan suatu negara pada tahun tertentu ternyata tidak sesuai ekspektasi. Informasi tersebut dapat menjadi pembantu keputusan besar bagi perusahaan maupun pemerintahnya sendiri untuk membuat keputusan dalam bagaimana menyalurkan sumber dayanya pada tahun itu.

Dengan demikian, ekonomi makro merupakan ilmu yang penting untuk dipelajari untuk menyeimbangi komplementernya, yakni ekonomi mikro. Berikut adalah berbagai pemaparan mengenai ekonomi makro, mulai dari pengertian hingga ke berbagai permasalahan atau ruang lingkup yang dijamahi, dan kebijakan-kebijakan makro ekonomi.

 

Pengertian Ekonomi Makro

Menurut Saleh (2015, hlm. 3) ekonomi makro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mengkhususkan mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan. Keseluruhan artinya dalam cakupan luas, dalam hal general, bukan detail-detail individu atau rumah produksi di dalamnya. Melainkan bagaimana tingkat pertumbuhan suatu negara, tingkat penganggurannya seperti apa, bagaimana inflasi yang terjadi selama ini, dan sebagainya.

 

Seperti yang diungkapkan oleh Asmarani (2020, hlm. 5) ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan, seperti tingkat pengangguran, pendapatan nasional, tingkat pertumbuhan, inflasi dan tingkat harga.

Sementara itu, menurut Sulaeman dkk, 2020, hlm. 17) ekonomi makro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang secara khusus mengeksplorasi kondisi ekonomi suatu negara dan wilayah secara luas dan menyeluruh serta merupakan studi tentang agregat dan rata-rata keseluruhan aspek ekonomi.

Selanjutnya, menurut Wibowo (2020, hlm. 18) ekonomi makro adalah studi tentang mode agregat ekonomi, dengan fokus khusus pada masalah yang terkait dengan mode tersebut yang meliputi masalah pertumbuhan, siklus bisnis, pengangguran dan inflasi.

Dapat disimpulkan bahwa ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mengkhususkan mempelajari mekanisme umum bekerjanya suatu perkonomian secara keseluruhandengan fokus pada mode agregat yang dapat meliputi masalah-masalah pertumbuhan ekonomi, siklus bisnis,inflasi, dan sebagainya.

 

Tujuan Ekonomi Makro

Tujuan utama dalam mempelajari ekonomi makro adalah untuk mengetahui dan memahami berbagai peristiwa yang berkaitan dengan perekonomian di suatu negara atau suatu daerah dan meningkatkan kebijakan ekonomi di negara atau wilayah tersebut. Ekonomi makro juga dapat membantu memahami dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ekonomi dan juga sebagai alat untuk menentukan arah kebijakan yang akan diambil untuk saat ini dan di masa depan. Selain itu, tujuan-tujuan ekonomi makro menurut Sulaeman dkk (2020, hlm. 16 adalah sebagai berikut.

1.              Mempelajari cara meningkatkan pendapatan nasional.

2.       Memahami konsep untuk meningkatkan peluang kerja kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas produksi.

3.    Mempelajari cara mengontrol tingkat inflasi di suatu negara dan menjaga kestabilan perekonomian.

4.              Mempelajari cara menyeimbangkan neraca pembayaran luar negeri.

5.              Memahami konsep untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

 

Permasalahan Ekonomi Makro

Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi fokus utama dari ilmu ekonomi makro. Permasalahan-permasalahan ini juga sering disebut sebagai ruang lingkup ekonomi makro. Permasalahan ekonomi makro di antaranya meliputi: inflasi, pengangguran, neraca pembayaran yang timpang, dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1.            Inflasi

Inflasi adalah peningkatan harga komoditi pada umum disebabkan oleh non-sinkron antara program sistem pengadaan komoditas (produksi, penentuan harga, pencetakan uang dan lain sebagainya dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat. Sebenarnya inflasi bukanlah masalah yang terlalu bermakna jika situasinya disertai dengan ketersediaan komoditas yang dibutuhkan cukup dan diikuti oleh peningkatan pendapatan lebih besar dari % tingkat inflasi (daya beli masyarakat meningkat lebih besar dari tingkat inflasi).

2.            Pengangguran

Pengangguran terjadi karena ada kesenjangan antara penyediaan pekerjaan dengan jumlah pekerja yang mencari pekerjaan. Selain itu, pengangguran juga dapat terjadi meskipun jumlah peluang kerja yang tinggi tetapi informasi terbatas, perbedaan dasar dalam keahlian yang tersedia dari apa yang dibutuhkan atau bahkan dengan sengaja memilih untuk menganggur (pengangguran sukarela).

3.            Neraca pembayaran yang timpang

Neraca pembayaran atau Balance of Payment adalah catatan tentang transaksi ekonomi negara terhadap negara-negara lain dalam periode waktu tertentu (umumnya dalam periode 1 tahun). Dalam BOP ini, kemampuan/produktivitas penduduk suatu negara menuju penduduk negara lain tercermin dari defisit atau surplusnya perdagangan dan kehabisan modal. Sepintas akan sangat menguntungkan jika BOP suatu negara mengalami surplus, dan sangat merugikan bila defisit, tetapi bukan kenyataan dalam politik ekonominya.

4.            Pertumbuhan Penduduk yang Tinggi

Jika pertumbuhan penduduk yang besar jika diikuti oleh tingkat produktivitas yang tinggi akan menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, masalahnya adalah jika media dalam bentuk tanah (bumi) tidak meningkat dan jika eksploitasi berjalan terus menerus terlepas dari daya dukung dan daya tahannya akan dengan cepat menurun dan jika ini akan diteruskan, berdampak pada kemiskinan/bencana evolutif.

Sementara itu, menurut menurut Sukirno (2016, hlm. 9) terdapat lima permasalahan makro ekonomi yang utama, yakni: masalah pertumbuhan ekonomi, ketidakstabilan kegiatan ekonomi, pengangguran, inflasi (kenaikan harga) dan masalah neraca perdagangan dan pembayaran yang akan dijelaskan pada pemaparan di bawah ini.

1.            Masalah Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan tolok ukur keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi nasional dapat diukur dari tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan untuk lingkup wilayah diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain dipengaruhi faktor internal, pertumbuhan ekonomi di suatu negara dapat juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama setelah era ekonomi yang semakin mengglobal. Secara internal, menurut Kalsum (2017, hlm. 87) terdapat tiga komponen utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi tersebut adalah pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah. Faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian Indonesia tidak terlepas dari permasalahan kesenjangan dalam pengelolaan perekonomian, di mana para pemilik modal besar selalu mendapatkan kesempatan yang lebih luas dibandingkan dengan para pengusaha kecil dan menengah yang kekurangan modal.

2.            Masalah Ketidakstabilan Kegiatan Ekonomi

Dalam sistem ekonomi bebas atau sistem ekonomi pasar, kegiatan ekonomi sering mengalami pasang surut. Adakalanya pada suatu periode pertumbuhan ekonomi maju pesat sehingga menimbulkan kenaikan harga-harga. Pada periode lainnya, perekonomian berjalan lambat, bahkan kadang-kadang merosot, berada di tingkat yang lebih rendah dari periode sebelumnya. Pergerakan naik turun kegiatan perusahaan-perusahaan di dalam jangka panjang disebut Konjungtor atau siklus kegiatan perusahaan (business cycle) (Sukirno, 2016, hlm. 12).

Siklus dalam suatu periode konjungtor berbeda dengan keadaan konjungtor pada periode lain. Tetapi sifat-sifat dasar setiap siklus sama. Kurva konjungtur ekonomi terdiri dari masa pertumbuhan, masa puncak kemakmuran (peak of wealth), masa kemunduran, masa keterpurukan (peak of crises). Setelah krisis dapat teratasi, akan terjadi masa pemulihan (recovery), pertumbuhan, dan seterusnya.

3.            Masalah Pengangguran

Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Sebagai contoh, ibu rumah tangga yang tidak ingin bekerja karena ingin mengurus keluarganya tidak tergolong sebagai penganggur.

Terdapat hubungan yang erat di antara tingkat pendapatan nasional yang dicapai dengan penggunaan tenaga kerja yang dilakukan; semakin tinggi pendapatan nasional, semakin banyak penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian. Para pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud untuk mencari keuntungan. Keuntungan tersebut hanya akan dapat diperoleh apabila para pengusaha dapat menjual barang yang mereka produksikan. Semakin besar permintaan, semakin banyak barang dan jasa yang akan mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja.

4.            Masalah Kenaikan Harga (Inflasi)

Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi (persentasi pertambahan kenaikan harga) berbeda dari satu periode ke periode lainnya, dan berbeda pula dari satu negara ke negara lain. Adakalanya tingkat inflasi adalah rendah, yaitu mencapai di bawah 2 atau 3 persen. Tingkat inflasi yang moderat mencapai 4-10 persen. Inflasi yang sangat serius dapat mencapai tingkat beberapa puluh atau beberapa ratus dalam setahun.

Akibat buruk inflasi yaitu menurunkan taraf kemakmuran segolongan besar masyarakat. Sebagian besar pelaku-pelaku kegiatan ekonomi terdiri dari pekerja-pekerja yang bergaji tetap. Inflasi biasanya berlaku lebih cepat dari kenaikan upah para pekerja. Oleh sebab itu, upah riil para pekerja akan merosot disebabkan oleh inflasi dan keadaan ini berarti tingkat kemakmuran segolongan besar masyarakat mengalami kemerosotan.

5.            Masalah Neraca Perdagangan dan Neraca Pembayaran

Dua neraca penting dalam suatu neraca pembayaran adalah neraca perdagangan dan neraca keseluruhan. Neraca perdagangan menunjukkan perimbangan di antara ekspor dan impor. Sedangkan neraca keseluruhan menunjukkan perimbangan di antara keseluruhan aliran pembayaran ke luar negeri dan keseluruhan aliran penerimaan dari luar negeri.

Defisit neraca pembayaran berarti pembayaran ke luar negeri melebihi penerimaan dari luar negeri. Salah satu faktor penting yang menimbulkan masalah ini adalah impor melebihi ekspor. Pengaliran modal yang terlalu banyak ke luar negeri adalah faktor lain yang menimbulkan defisit tersebut.

 

Kebijakan Ekonomi Makro

Terdapat beragam kebijakan makro ekonomi yang biasa diterapkan oleh suatu negara maupun organisasi besar tertentu. Beberapa kebijakan ekonomi makro tersebut secara umum dapat dibagi menjadi kebijakan fiskal, moneter, dan segi penawaran yang akan dijelaskan pada pemaparan di bawah ini.

1.            Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah berbagai langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian (Sari, 2020, hlm. 8). Menurut pandangan Keynes (dalam Sari (2020, hlm. 8) kebijakan fiskal sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius. Melalui kebijakan fiskal, pengeluaran agregat dapat ditambah dan langkah ini akan menaikkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja.

Di bidang perpajakan, langkah yang perlu dilaksanakan adalah mengurangi pajak pendapatan. Pengurangan pajak ini akan menambah kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa dan akan meningkatkan pengeluaran agregat. Seterusnya pengeluaran agregat dapat lebih ditingkatkan lagi dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa yang diperlukannya maupun untuk menambah investasi pemerintah.

Dalam masa inflasi atau pada ketika kegiatan ekonomi telah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan kenaikan harga-harga sudah semakin pesat, langkah sebaliknya harus dijalankan, yaitu pajak dinaikkan dan pengeluaran pemerintah dikurangi. Langkah ini akan menurunkan pengeluaran agregat dan tekanan inflasi dapat dikurangi.

2.            Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral (di Indonesia Bank Sentral adalah Bank Indonesia) untuk mempengaruhi (mengubah) penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga, dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat (Sari, 2020, hlm. 10). Salah satu komponen dari pengeluaran agregat adalah penanaman modal (investasi) oleh perusahaan-perusahaan. Suku bunga yang tinggi akan mengurangi penanaman modal dan apabila suku bunga rendah lebih banyak penawaran modal akan dilakukan.

Dengan demikian salah satu cara yang dapat dijalankan pemerintah untuk mempengaruhi pengeluaran agregat ialah dengan mempengaruhi penanaman modal. Apabila pengangguran berlaku dalam perekonomian, pengeluaran agregat perlu ditambah untuk mengurangi pengangguran. Menurunkan suku bunga untuk menggalakkan pertambahan penanaman modal adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan ini dapat dicapai pemerintah dengan menjalankan kebijakan moneter.

3.            Kebijakan Segi Penawaran

Salah satu kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pendapatan (incomes policy), yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan pekerja. Tujuan dari kebijakan segi penawaran adalah untuk mencegah kenaikan pendapatan yang berlebihan.

Pemerintah akan melarang tuntutan kenaikan upah yang melebihi kenaikan produktivitas pekerja. Kebijakan seperti itu akan menghindari kenaikan biaya produksi yang berlebihan. Kebijakan segi penawaran yang lain lebih menekankan pada: meningkatkan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja, dan meningkatkan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiatan memproduksinya.

Di samping dengan meningkatkan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja dan memberi insentif kepada perusahaan, kebijakan segi penawaran dapat dijalankan dengan cara: mengembangkan infrastruktur, dan peningkatan pelayanan pemerintah dalam mengembangkan kegiatan usaha sektor swasta. Infrastruktur yang lebih baik dan peraturan pemerintah yang kondusif kepada pengembangan sektor swasta sangat penting peranannya dalam mengembangkan kegiatan usaha swasta dan meningkatkan efisiensi kegiatan tersebut.

 

BACA ARTIKEL BERIKUTNYA YANG BERKAITAN;

• PENGERTIAN ILMU EKONOMI DAN BERBAGAI PENGANTARNYA (PENDAPAT AHLI)
  
• SISTEM EKONOMI – PENGERTIAN & MACAMNYA: TERPUSAT, PASAR, KOMANDO DAN LAINNYA
  
• MOTIF EKONOMI: PENGERTIAN, MACAM, DAN CONTOH
  
• PRINSIP EKONOMI: PENGERTIAN, CIRI, 10 PRINSIP MANKIW & CONTOHNYA
  
• EKONOMI MIKRO: PENGERTIAN, RUANG LINGKUP, TEORI, ANALISIS, DAN SEBAGAINYA
  
• EKONOMI MAKRO: PENGERTIAN, TUJUAN, PERMASALAHAN, DAN KEBIJAKAN

Referensi

1.          Kalsum, U. (2017). Pengaruh Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara. Ekonomikawan Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan, 17(1).

2.      Saleh, M. S. S. (2015). Pengantar Ekonomi Makro. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.

3.             Sukirno, S. (2016). Makroekonomi Teori Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.

4.             Wibowo, A. (2020). Pengantar ekonomi makro. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.